kilasjabar.com, KAB.BANDUNG -Tb Raditya Indraja resmi dilantik dan ditetapkan sebagai Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) Provinsi Jawa Barat masa bakti 2025–2030.

Pelantikan dan Penetapan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum ARDIN Indonesia Bambang Soesatyo yang disampaikan pada Musyawarah Daerah (Musda) ARDIN Jawa Barat yang digelar di Hotel Grand Sunshine, Soreang pada Sabtu (8/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat M. Iswara, Bupati Bandung Kang DS, serta Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Asep Romi. Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan dukungan terhadap eksistensi ARDIN sebagai wadah pelaku usaha pengadaan barang dan distributor di daerah.
Ketua Umum ARDIN Indonesia Bambang Soesatyo dalam sambutannya, mengatakan pentingnya peran sektor distribusi dalam menopang kekuatan ekonomi nasional, penguatan distribusi bukan sekedar urusan logistik , melainkan bagian dari strategi besar untuk memastikan hasil produksi dalam negeri bisa bersaing dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara efesien.
Saat ini tantangan utama ekonomi nasional terletak pada biaya logistik yang masih tinggi, Data kementerian perdagangan mencatat rasio biaya logistik Indonesia terhadap PDB ( Produk Domestik Bruto ) masih berkisar 14% meski menurun dibandingkan sebelumnya yang sempat menyentuh 24% , angka tersebut masih lebih tinggi dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand berkisar 8-9%.Kondisi tersebut membuat produk lokal sulit menembus pasar dengan harga kompetitif terutama bagi pelaku UMKM dan industri daerah katanya
Ditempat yang sama Tubagus Raditya Indraja menyampaikan komitmennya untuk membawa ARDIN Jawa Barat menjadi organisasi yang solid, profesional, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
“ARDIN harus hadir sebagai jembatan antara dunia usaha dan pemerintah, serta menjadi penggerak transparansi dalam sistem pengadaan barang dan jasa,” ujar Tubagus Raditya.
Ia menambahkan, ARDIN Jawa Barat akan fokus pada penguatan kapasitas anggota, pembinaan UMKM, serta adaptasi terhadap digitalisasi proses pengadaan di lingkungan pemerintah maupun swasta, pungkas Tubagus
Dadang Yudi
